Rahasia Alutsista Indonesia



INDOSEJATI- Panglima TNI menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa mengusut pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), sebab, pengadaan alutsista merupakan rahasia negara.

“Tidak bisa (KPK periksa TNI). Ada sesuatu yang tidak bisa dibuka, seperti belanja senjata karena memiliki standar rahasia,” kata Panglima di Mabes TNI.

Menurutnya, tidak relevan jika KPK masuk menyelidiki proyek-proyek TNI yang bersifat rahasia. Kendati begitu, lanjut Panglima TNI, pihaknya tetap membuka diri jika proyek-proyek di TNI yang bersifat bukan rahasia negara.

“Karena itu pengadaan alutsista harus dirahasiakan. Tetapi yang tidak memiliki value rahasia, pasti akan dibuka,” ujar Panglima.

Moeldoko memastikan TNI bebas dari praktik-praktik korupsi, sebab, pengelolaan anggaran negara yang digunakan TNI selalu ada pengawasan internal yakni inspektorat, serta diawasi dan diperiksa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). “Semua terawasi dengan baik,” katanya.

Moeldoko menambahkan, tidak adanya kasus korupsi institusi TNI yang diberitakan media massa bukan berarti karena ditutup-tutupi. Tapi memang, karena pengelolaan keuangan di TNI diawasi dengan maksimal, sehingga tidak ada yang bisa main-main.

“Contohnya begini, saya sudah membuat zona integritas dan bebas korupsi. Kepada seluruh Letnan Kolonel yang kelola keuangan saya katakan, tidak ada istrinya Panglima, anak dan sanak saudarnya Panglima yang bermain di logistik,” ujar Panglima.

“Kalau ada, kamu tangkap dia. Ini sudah zona yang saya buat, karena saya tidak ingin bawahan saya tersandera oleh bayang-bayang orangnya Panglima. Saya tidak ingin memberikan beban kepada mereka. Tapi kalau Letkol, bintang, dan lainnya macam-macam, saya akan pecat,” tegasnya.

***
KPK tidak mungkin bisa & tidak mungkin diperbolehkan untuk meng-audit TNI & Kemenhan secara institusi yang sifatnya terkait dengan pertahanan NKRI. Karena kalau itu dilakukan sama saja menelanjangi Republik ini di depan umum. Banyak rencana-rencana strategis pertahanan yang benar benar tidak boleh diketahui oleh sipil. Bahkan di Kemenhan maupun Mabes TNI sekalipun jalurnya dilakukan secara berjenjang. Intinya, bahkan tidak semua petinggi TNI bisa mengetahui seluruh sistem pertahanan negara kita. Begitu juga di Kemenhan tidak semua sistem rencana strategis bisa diketahui dengan mudah. Bahkan menyebut senjata-senjata strategis saja menggunakan kata-kata Sandi tertentu, baik masih dalam masa perencanaan, penelitian, tender, dan lain sebagainya.

Saat ini TNI sudah sangat jauh berbeda saat masa orde baru dulu. Sekarang internal audit ditubuh TNI sangat ketat, ditambah lagi ada beberapa lembaga negara yang juga ditugaskan untuk mengaudit seluruh pengeluaran TNI yang tentu saja dilakukan dengan sangat rahasia. Susah mengatakan jika budget pertahanan yang diumumkan ke khalayak umum ketika tidak sesuai dengan apa yang terlihat langsung dikatakan terjadi korupsi. Karena banyak aktifitas-aktifitas pertahanan yang memang terlarang untuk terpublikasikan dalam bentuk apapun. Misalkan jika TNI melakukan aktifitas spionase yang ruang lingkupnya sangat luas & memerlukan biaya besar dengan resiko yang juga besar. Negara kita memiliki atase-atase pertahanan maupun agen-agen khusus hampir disemua negara kuat diseluruh dunia. Tidak ada satupun kejadian yang terlewatkan oleh “Radar” pengamatan negara kita. Begitu juga kita memiliki sistem senjata yang di “titipkan” di sejumlah negara, maupun perjanjian pertahanan dengan negara-negara tertentu.

Satu contoh saja, tidak ada satu negara pun yang hingga saat ini yang bisa membaca kekuatan pertahanan NKRI dengan benar. Negara2 kuat bahkan hanya bisa meraba-raba berapa jumlah pesawat tempur yang dimiliki Republik ini? Berapa jumlah kapal selamnya? Berapa jumlah misil nya & jenis apakah yang digunakan? Sejauh apa teknologi pertahanan yang sudah diterapkan oleh Republik ini? Bahkan berapa jumlah pasukan tempur reguler yang sebenarnya? Dan masih banyak lainnya. Walaupun sebagian pengamat mengatakan bahwa di era keterbukaan teknologi saat bisa dengan mudah mengetahui anatomi pertahanan setiap negara, nyatanya hal itu tidak terbukti. Karena kalau itu benar, tidak mungkin banyak negara seperti Australia, Malaysia, Singapura, Inggris, bahkan Amerika Serikat sekalipun begitu paranoid tentang kekuatan militer NKRI.

Sekali lagi sebaiknya KPK mengkaji ulang rencana audit ditubuh TNI, demi kebaikan bangsa kita.

Saat ini kami di TNI tidak takut terhadap musuh yang ingin perang terbuka, karena TNI siap menghadapinya. Justru yang ditakutkan adalah musuh yang menggerogoti dari dalam, seperti separatisme, dll, yang sifatnya kasat mata & sulit untuk langsung dihadapi dengan laras senapan.

Salam NKRI....!!!

Postingan terkait: