TNI Akan Kawal Kapal Di Perairan Rawan Perompak


INDOSEJATI.com- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menginginkan penempatan prajurit di dalam kapal untuk memastikan keamanan perjalanan bagi kapal-kapal yang melintasi wilayah perairan rawan perompak di Malaysia hingga Filipina.

"Itu yang kita inginkan, bisa 4-5 prajurit dalam satu kapal," ujar dia usai mengikuti rapat koordinasi pusat krisis (crisis centre) pembebasan sandera WNI di Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin.

Sejak Maret 2016, sudah empat kali terjadi penculikan dan penyanderaan ABK WNI di perairan perbatasan Indonesia-Filipina. Penculik yang merupakan kelompok separatis Filipina, selalu menuntut uang tebusan pada tiga penyanderaan pertama namun pada yang terakhir ini, belum ada tuntutan apapun.

Kasus terbaru penculikan terhadap tiga WNI yang bekerja untuk kapal penangkap ikan asal Malaysia, terjadi di sekitar perairan Lahad Datu, Negara Bagian Sabah, Malaysia, dan baru dilaporkan oleh pemilik kapal pada Minggu (10/7).

Untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa, Panglima TNI mendesak pemberlakuan kerja sama pertahanan antara pemerintah Indonesia, Filipina, dan Malaysia, melalui patroli bersama (joint patrol), penempatan prajurit di dalam kapal, dan izin operasi militer bagi pasukan TNI untuk membebaskan sandera di wilayah Filipina.

Menurut Panglima, pemerintah Filipina sudah memberi sinyal positif atas peluang kerja sama tersebut berdasarkan hasil pembicaraan antar menteri pertahanan kedua negara pada Juni lalu, namun hingga kini keputusannya belum dituangkan secara tertulis.

"Lampu hijau sudah, tetapi nanti hitam di atas putih biar Menhan yang menentukan," ujar Gatot.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan Menteri Pertahanan Indonesia, Filipina, dan Malaysia akan segera menggelar pertemuan di Kuala Lumpur untuk membahas upaya pembebasan tiga WNI yang diculik kelompok separatis Abu Sayyaf di perairan perbatasan Malaysia dan Filipina.

"Besok Menhan akan melakukan pertemuan dengan Menhan Filipina dan Menhan Malaysia di Kuala Lumpur," ujarnya.

Menurut Menlu, ada urgensi agar pertemuan antara Menhan Indonesia Ryamizard Ryacudu, Menhan Filipina Delfin Lorenzana, dan Menhan Malaysia Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein, dapat menghasilkan tindakan konkret yang dapat diimplementasikan untuk penguatan kerja sama pertahanan ketiga negara.

Indonesia dan Filipina telah memiliki Perjanjian Patroli Perbatasan 1975 yang berisi tiga elemen kerja sama pertahanan yang bisa dilakukan yakni operasi terkoordinasi (coordinated cooperation), patroli bersama (joint patrol), dan coordinated patrol (patroli terkoordinasi).


Sumber:http://lampung.antaranews.com/berita/291214/panglima-tni-perlu-kawal-kapal-di-perairan-rawan-perompak

Postingan terkait: