Menteri Luhut; "Pemerintah Sedang Mengkaji Koruptor tidak Dipenjara"



INDOSEJATI- Pemerintah mengkaji kebijakan agar koruptor tak dihukum penjara. Alasannya, penjara akan semakin penuh jika koruptor dipenjara. "Kalau dia (koruptor) terbukti merugikan negara, kita bisa hukum dengan mengembalikan uang negara, ditambah penalti dan pemecatan dari jabatannya. Kalau masuk penjara, penjara kita bisa penuh nanti," ujar Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Selasa (26/7).

Menurut Luhut, rencana kebijakan ini diambil dengan alasan bahwa para koruptor dinilai tidak akan merasakan efek jera ketika dibui. Sehingga, hukuman alternatif kemudian dirancang. Selain itu, pertimbangan lain untuk tidak memenjarakan korup tor juga dipilih karena kondisi sel di Indonesia yang sudah tidak memadai untuk menerima tambahan narapidana dalam jumlah banyak.

Terkait rancangan kebijakan tersebut, menurut dia, pemerintah saat ini telah membentuk tim pengkaji penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Selain itu, pemerintah juga sedang mem bandingkan praktik hukuman alternatif yang digunakan sejumlah negara lain terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.

Namun, Menko Polhukam me nerangkan, pembahasan menge nai aturan ini masih pada tahap awal sehingga perlu lebih dimatangkan lagi, terutama konsep pemberian hukuman dan efek jeranya. "Kita masih bicarakan masalah (hukuman) itu. Saat ini ma sih terlalu awal," ujarnya.

Sebelumnya, di Medan, Senin (25/7), Luhut mengatakan perlu ada hukuman bagi koruptor tidak hanya sekedar penjara. Tetapi juga hukuman denda dan para koruptor wajib mengem balikan uang yang dikorupsi. "Kalau dia korupsi, maka dia harus ditangkap, kembalikan uangnya, bayar penalti, dan pecat saja. Sekarang juga masuk penjara tidak membuat jera," kata Luhut.

Menanggapi hal tersebut, KPK keberatan adanya wacana agar para koruptor tidak harus dipenjara. KPK menilai, para koruptor sudah seharusnya merasakan dinginnya penjara beberapa tahun akibat perbuatan yang dilakukan.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai, jika para koruptor tidak dipenjara, tidak akan ada efek jera bagi si pelaku. "Tidak setuju dengan wacana tersebut. Orangnya (harus) dipenjara. Asetnya dirampas jika asetnya dari hasil korupsi. Di samping itu, efek jeranya akan berkurang jika hanya pengembalian kerugian negara, juga akan mengabur kan batas pidana dan perdata," ujar Laode, Selasa (26/7).

Menurutnya, merupakan hal teraneh bagi Indonesia di mata dunia jika tidak ada hukuman penjara bagi para koruptor. Dia menambahkan, di belahan dunia manapun pelaku tindak pidana korupsi sudah pasti dipenjara selain denda dan membayar ganti rugi keuangan negara.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan me mang kerap mengeluhkan kele bihan kapasitas di lapas. Direk torat ini mengkritik peraturan yang mempersulit narapidana mendapatkan pembebasan ber syarat.

Satu peraturan yang dikritik adalah PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Juru Bicara Ditjen Pemasyarakatan Akbar Hadi mengatakan, peraturan tersebut menyebabkan penjara penuh, bahkan kelebihan daya tampung.

"Jadi, kita perlu sampaikan negara kita ini kan menganut sistem pemasyarakatan. Artinya, mereka itu setelah divonis itu dibina, bukan dibinasakan."

Menurut Akbar, efek jera harus dibuat sebelum vonis dijatuhkan. Pemberian efek jera, kata Akbar, dilaksanakan saat proses dimulai dari penangkapan, penyitaan, penahanan, atau pemblokiran rekening.


Sumber:http://www.republika.co.id/berita/koran/politik-koran/16/07/27/oayrk617-luhut-kaji-koruptor-tak-dipenjara

Postingan terkait: