Di PBB, Negara-negara Melanisia Serukan Papua Merdeka dari RI


INDOSEJATICOM - Para pemimpin negara-negara Melanisia di Majelis Umum PBB menyerukan Papua merdeka dari Indonesia. Mereka juga mendesak dunia mendukung kampanye kemerdekaan tersebut.

Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai, misalnya, meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB secara formal menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Menurutnya, warga Papua Barat harus diberi hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

”Selama setengah abad sekarang masyarakat internasional telah menyaksikan keseluruhan penyiksaan, pembunuhan, eksploitasi, kekerasan seksual dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap warga negara Papua Barat, yang dilakukan oleh Indonesia, namun masyarakat internasional telah menolak permintaan bantuan. Kami mendesak Dewan Hak Asasi Manusia (PBB) untuk menyelidiki kasus-kasus ini,” katanya.

”Kami juga meminta rekan-rekan kami di seluruh dunia untuk mendukung hak legal Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri dan untuk bersama-sama dengan Indonesia mengakhiri segala jenis kekerasan dan menemukan kesamaan dengan warga negara untuk memfasilitasi sebuah proses yang akan memungkinkan mereka untuk bebas mengekspresikan pilihannya,” lanjut Salwai.

Pemimpin Solomon, Manasseh Sogavare, mengatakan bahwa moto tujuan pembangunan berkelanjutan akan identik dengan janji kosong kecuali jika di PBB mengambil langkah-langkah aktif untuk mengatasi penderitaan warga Papua Barat.

”Kegagalan ini, kami sebagai keluarga PBB akan menjadi terlibat dalam mengabadikan penderitaan dan menjadi buta terhadap ketidakadilan, kehilangan satu lagi kesempatan emas untuk tetap setia pada ucapan 'tidak meninggalkan siapa pun di belakang',” kata Sogavare, seperti dikutip The Guardian.

Tuduhan pelanggaran HAM di Papua sudah berkali-kali diklarifikasi para diplomat Indonesia. Tuduhan para pemimpin Melanisia selama ini dianggap tidak membantu dan cenderung mengintervensi kedaulatan Indonesia.

Para pemimpin Melanisia itu juga menutup mata dengan pembangunan di Papua yang gencar dijalankan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah Jokowi membangun jalan hingga realisasi jaringan listrik yang selama ini tak terjamah warga di wilayah Indonesia timur tersebut.

Bulan lalu Jokowi bertemu dengan masyarakat sipil Papua, pemimpin gereja dan pemimpin adat untuk membahas pembentukan mekanisme formal untuk memperdebatkan isu-isu lama Papua. Namun, pemerintah Indonesia tetap menentang kemerdekaan Papua yang dikampanyekan kelompok separatis.

Sumber: Sindonews

Postingan terkait: