Terkait Muslim Rohingya, Gubernur Aceh Surati Dubes Myanmar, Apa Isinya?


INDOSEJATICOM - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf akhirnya menyurati Duta Besar Myanmar untuk Indonesia, terkait kekerasan terhadap muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Surat itu dikirim Jumat lalu. Lantas, apa isi surat tersebut?

“Surat itu dilayangkan Gubernur Irwandi Yusuf sebagai bentuk kepedulian yang tinggi terhadap kekerasan yang dialami muslim Rohingya serta isu kemanusiaan, perdamaian dunia, dan hak asasi manusia,” kata Mulyadi Nurdin.

Dalam surat tersebut dituliskan, sebagai provinsi yang telah mengalami 30 tahun konflik bersenjata, termasuk 15 tahun di bawah status zona operasi militer, dan pada 2005 konflik Aceh diselesaikan melalui proses perdamaian. Gubernur mengatakan, Aceh sangat menyesali tindakan Pemerintah Myanmar yang memaksakan operasi militer di kawasan Rakhine, Myanmar.

“Pengalaman konflik bersenjata di Aceh hanya menyebabkan kemunduran kehidupan sosial dan ekonomi dan membawa kerugian besar bagi korban yang kebanyakan adalah warga sipil,” ujar Mulyadi mengutip surat Gubernur Aceh.

Dalam Surat bernomor 330/17177 itu, Gubernur Aceh meminta Pemerintah Myanmar agar tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan dan mendesak untuk mengakhiri operasi militer di Rakhine.
 “Kami meminta Pemerintah Myanmar untuk memulai proses stabilisasi politik dan pembangunan perdamaian antara warga Rakhine dan Muslim Rohingya,” kata Mulyadi, masih mengutip bunyi surat Gubernur Aceh.

Juga disebutkan, operasi militer hanya akan memperpanjang siklus kekerasan dan menghasilkan radikalisme. Hal itu bahkan bisa menyebabkan perang sipil yang lebih luas. Upaya pencegahan konflik harus diprioritaskan untuk menjaga stabilitas politik di kawasan ASEAN. “Terutama karena beberapa negara ASEAN dan komunitas muslim telah bereaksi keras terhadap kekerasan bersenjata di negara bagian Rakhine,” tulis Gubernur Aceh.

Irwandi juga meminta Pemerintah Myanmar untuk bekerja sama dengan PBB, ASEAN, dan komunitas Internasional yang lebih luas untuk memulai proses pembangunan perdamaian dan berkomitmen untuk menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar strategi komprehensif untuk membawa stabilitas, keamanan, dan perdamaian ke Rakhine.

“Aceh dengan sepenuh hati mendukung Pemerintah Indonesia, sebagai negara terbesar di kawasan ASEAN, dalam keterlibatan intensif dengan Pemerintah Myanmar untuk mengakhiri kekerasan dan membuka akses kemanusiaan di Rakhine,” tandas Gubernur Aceh.

Selanjutnya, Aceh berharap agar Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya membawa perdamaian yang abadi melalui pembentukan kerangka hukum untuk melindungi semua penghuni Rakhine tanpa membedakan ras, etnis, dan agama, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan.

Dalam hal ini, Aceh juga menyatakan siap mendukung keterlibatan Indonesia dalam menemukan solusi terhadap krisis Rakhine. “Aceh siap untuk berbagi pengalaman dengan Pemerintah Myanmar dan mendukung realisasi pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian di negara bagian Rakhine,” demikian pernyataan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf sebagaimana dikutip Karo Humas dan Protokoler Setda Aceh, Mulyadi Nurdin.


Sumber: Serambi



Postingan terkait: